ketua dpp pks indra menungkapkan politik kekerabatan di proses rekrutmen kader selama partai politik merupakan masalah fundamental pada demokrasi.
ketika itu (politik kekerabatan) dilakukan berarti menunjukkan proses kaderisasi partai tak jalan serta demokrasi tak hidup dengan utuh, kata indra di jakarta, jumat.
indra menyatakan ketika selama pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 praktek tersebut baru berjalan dengan begini partai bukan untuk sarana publik ternyata sarana kepada kelompok serta keluarga tertentu.
menurut dia, praktek politik kekerabatan seharusnya telah ditinggalkan dari 1999 kemarin. karena menurut indra masa depan partai dipertaruhkan apakah tetap bertahan ataupun tak.
Informasi Lainnya:
karena partai yang bertahan kedepannya adalah partai dan detail, kaderisasinya
kuat serta ideologinya terukur juga jelas, ujarnya.
dia mengajarkan pks sudah menegaskan agar tidak melakukan politik kekerabatan dari awal dalam mengembangkan sistem demokrasi. keuntungan itu berdasarkan dia diselenggarakan melalui tidak diperbolehkannya istri adalah caleg ketika suaminya sudah menjadi caleg.
bagi kami telah final melalui putusan majelis syuro bahwa apabila suami merupakan wali kota dengan demikian istri atau anaknya tak boleh merupakan pejabat negara, katanya.
indra menungkapkan partainya tidak akan memfasilitasi betul dalam jabatan publik tetapi ingin mengembangkan indonesia lebih baik melalui tak menjalankan politik kekerabatan itu.